Rabu, 16 Maret 2011

KEMISKINAN & KESENJANGAN PENDAPATAN

KEMISKINAN & KESENJANGAN PENDAPATAN

Masalah kemiskinan memang telah lama ada sejak dahulu kala. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan pelayanan kesehatan, dan kemudahan - kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern..Pemerintah Indonesia yang berorientasi mengembangkan Indonesia menjadi negara maju dan mapan dari segi ekonomi tentu menganggap kemiskinan adalah masalah mutlak yang harus segera diselesaikan disamping masalah lain yaitu ketimpangan pendapatan, strukturisasi pemerintahan, inflasi, defisit anggaran dan lain la
 
Masyarakat miskin sering menderita kekurangan gizi, tingkat kesehatan yang buruk, tingkat buta huruf yang tinggi, lingkungan yang buruk dan ketiadaan akses infrastruktur maupun pelayanan publik yang memadai. Daerah kantong-kantong kemiskinan tersebut menyebar diseluruh wilayah Indonesia dari dusun-dusun di dataran tinggi, masyarakat tepian hutan, desa-desa kecil yang miskin, masyarakat nelayan ataupuin daerah-daerah kumuh di perkotaan.
Salah satu akar permasalahan kemiskinan di Indonesia yakni tingginya disparitas antar daerah akibat tidak meratanya dsistribusi pendapatan, sehingga kesenjangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin di Indonesia semakin melebar. Misalnya saja tingkat kemiskinan anatara Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta atau Bali, disparitas pendapatan daerah sangat besar dan tidak berubah urutan tingkat kemiskinannya dari tahun 1999-2002. Namun tidak hanya itu, berikut adalah beberapa penyebab lain terjadinya kemiskinan di Indonesia:

1.  1. Laju pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk indonesia terus meningkat  distiap 10 tahun menurut hasil sesus pendduk.
2.  2.  Banyakanya angkatan kerja yang tidak bekerja (pengangguran)
3.  3.  Ketimpangan distribusi pendapatan  dan pemerataan pembangunan
4.  4.  Tingginya tingkat pendidikan yang rendah
5.  5.  Kurangnya perhatian dari pemerintah dan tidak dapat memberikan kebijakan yang mampu mengurangi tingkat kemiskinan dinegara ini.

Pemerintah tidak diam saja menghadapi kemiskinan di Indonesia. Berikut merupkan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang telah diambil pemerintah :
1.   1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui upaya padat karya, perdagangan ekspor serta pengembangan UMKM,
2.    2. Peningkatan akses terhadap kebutuhan dasar sepereti pendidikan dan kesehatan (KB, kesejahteraan ibu, infrastruktur dasar , pangan dan gizi),
3.   3. Pemberdayaan masyarakat lewat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang bertujuan untuk membuka kesempatan berpartisipasi bagi masyarakat miskin dalam proses pembangunan dan meningkatkan peluang dan posisi tawar masyarakat miskin, serta
4.   4. Perbaikan sistem bantuan dan jaminan sosial lewat Program Keluarga Harapan (PKH). Beberapa proyek pemberdayaan masyarakat antara lain P2KP, PPK, CERD, SPADA, PEMP, WSSLIC, dan P2MPD.

  Definisi dan Teori Kemiskinan 
Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan , pakaian , tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup . Kemiskinan  kadang  juga berarti tidak adanya akses terhadap  pendidikan dan pekerjaan yang  mampu   mengatasi masalah  kemiskinan dan mendapatkan  kehormatan  yang  layak  sebagai  warga negara. Kemiskinan  merupakan masalah global. Sebagian  orang  memahami  istilah  ini secara subyektif dan  komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan  yang lainnya  lagi memahaminya dari sudut  ilmiah yang telah  mapan. Istilah "negara  berkembang" biasanya digunakan untuk merujuk kepada negara-negara yang "miskin".


Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan , pakaian , tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup .
  Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Istilah "negara berkembang" biasanya digunakan untuk merujuk kepada negara-negara yang "miskin". 

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup: 
  • Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan
pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang- barang dan pelayanan dasar.
  • Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial,
ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.
  • Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai.
Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian
politik dan ekonomi di seluruh dunia. 

Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian:
1.kemiskinan relatif,
2.kemiskinan kultural, dan
3.kemiskinan absolut.
Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
Sedang miskin kultural berkaitan erat dengan

sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari fihak lain yang membantunya.
            Kemiskinan Absolut adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumberdaya yang cukup untuk memenuhi kebutuha dasar. Mereka hidup dibawah tingkat pendapatan riil minimum tertentu atau dibawah garis kemiskinan internasional´.Garis tersebut tidak mengenal tapal batas anatar negara, tidak tergantung pada tingkat pendapatan per kapita di sutau negara ,dan juga memperhitungkan perbedaan tingkat harga antar negara dengan mengukur penduduk miskin sebagai orang yang hidup kurang dari Rp 10.000,- perhari.
Banyak pendapat di kalangan pakar ekonomi mengenai definisi dan klasifikasi kemiskinan ini. Dalam bukunya The Affluent Society, John KennethGalbraith melihat kemiskinan terdiri dari tiga macam, yakni kemiskinan umum, kemiskinan kepulauan, dan kemiskinan kasus. Pakar ekonomi lainnya melihat secara global, yakni kemiskinan massal/kolektif, kemiskinan musiman (cyclical), dan kemiskinan individu.
Kemiskinan, menurut Sharp et al., dapat disebabkan oleh ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya, perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia dan disebabkan oleh perbedaan akses dalam modal. Sedangkan lingkaran setan kemiskinan versi Nurkse sangat relevan dalam menjelaskan fenomena kemiskinan yang terjadi di negara-negara terbelakang. Menurutnya negara miskin itu miskin karena dia miskin (apoorcountry is poor because it is poor).
Baldwin dan Meier mengemukakan enam sifat ekonomis yang terdapat di
negara-negara miskin atau sedang berkembang yaitu:
  • Produsen barang primer : struktur produksinya terdiri dair bahan mentah dan
bahan makanan. Sebagian besar penduduknya bekerja disektor pertanian dan sebagian besar penghasilan nasionalnya berasal dari sektor pertanian dan produksi primer nonpertanian. Hanya sebagian kecil penduduknya yang bekerja di sektor produksi sekunder dan sektor produksi tersier.
  • Masalah tekanan penduduk : ada tiga tekanan penduduk yaitu adanya
pengangguran di desa-desa karena luas tanah yang relative sedikit dibanding 
Indonesia.Sedangkan, kemiskinan individu dapat terjadi pada setiap orang, terutama
kaum cacat fisik atau mental, anak-anak yatim, kelompok lanjut usia 

 Faktor Penyebab Kemiskinan
 
Pada umumnya di negara Indonesia penyebab-penyebab kemiskinan adalah
sebagai berikut:
  •  Laju Pertumbuhan Penduduk.
Pertumbuhan penduduk Indonesia terus meningkat di setiap 10 tahun menurut hasil sensus penduduk.
Meningkatnya jumlah penduduk membuat Indonesiasemakin terpuruk dengan keadaan ekonomi yang belum mapan. Jumlah penduduk yang bekerja tidak sebanding dengan jumlah beban ketergantungan. Penghasilan yang minim ditambah dengan banyaknya beban ketergantungan yang harus ditanggung membuat penduduk hidup di bawah garis kemiskinan.
  •  Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja dan Pengangguran.
Secara garis besar penduduk suatu negara dibagi menjadi dua yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Yang tergolong sebagi tenaga kerja ialah penduduk yang berumur didalam batas usia kerja. Batasan usia kerja berbeda-beda disetiap negara yang satu dengan yang lain. Batas usia kerja yang dianut oleh Indonesia ialah minimum 10 tahun tanpa batas umur maksimum. Jadi setiap orang atausemua penduduk kesenjangan dikatakan lunak, distribusi pendapatan nasional dikatakan cukup
merata.
Pendapatan penduduk yang didapatkan dari hasil pekerjaan yang mereka lakukan relatif tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan ada sebagian penduduk di Indonesia mempunyai pendapatan yang berlebih.
  •  Tingkat pendidikan yang rendah.
Rendahnya kualitas penduduk juga merupakan
salah satu penyebab kemiskinan di suatu negara. Ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan tenaga kerja. Untuk adanya perkembangan ekonomi terutama industry, jelas sekali dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja yang mempunyai skill atau paling tidak dapat membaca dan menulis.
  •  Kurangnya perhatian dari pemerintah. 
Pemerintah yang kurang peka terhadap
laju pertumbuhan masyarakat miskin dapat menjadi salah satu faktor kemiskinan. Pemerintah tidak dapat memutuskan kebijakan yang mampu mengendalikan tingkat kemiskinan di negaranya.

Faktor yang berpengaruh pada tingkat kemiskinan:
a) Pertumbuhan
b) Tingkat pendidikan
c) Struktur ekonomi


Dan dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan parasit bagi pertumbuhan ekonomi di negara kita. Karena kemiskinan membuat anggaran negara semakin besar untuk keperluan subsidi, dan kemiskinan juga menambah angka pengangguran yang menyebabkan berkurangnya jumlah pendapatan nasional. Kemiskinan memang bukanlah hal yang mudah untuk diberantas karena untuk dpat memberantas kemiskinan dipelukan juga kerjasma antara semua pihak termasuk para penyandang predikat miskin tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan untuk memberantas kemiskinan di Indonesia, selama masih ada semangat untuk berusaha merumuskan kebijakan untuk menanggulangi pembengkakan kemiskinan di negara kita ini tanpa merugikan pihak lain. 

 Sumber Referensi :
                                      -    http://www.mediaindonesia.com
                                     -      http://bataviase.co.id/node/317222
                                     -    http://zhes.wordpress.com/2011/02/28/ adanya-kemiskinan-dan kesenjangan
                                    -     http://www.scribd.com/doc/30565394/Faktor-Penyebab-Kemiskinan










Kamis, 10 Maret 2011

NERACA PEMBANGUNAN

NERACA PEMBANGUNAN (PENDAPATAN PERKAPITA ,GNP,GDP)


PENDAPATAN NASIONAL
Standar Kompetensi :
Memahami Produk Domestik Bruto (PDB), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pen
dapatan Nasional Bruto (PNB), Pendapatan Nasional (PN)
Kompetensi Dasar :
1. Menjelaskan konsep PDB, PDRB, PNB, PN
2. Menjelaskan manfaat perhitungan pendapatan nasional
3. Membandingkan PDB dan pendapatan perkapita Indonesia dengan negara lain 

Indikator Dan Tujuan Pembangunan Ekonomi Makro
  • Indikator Makro Ekonomi
  1. Tingkat Kesempatan Kerja Yang Tinggi
  2. Kapasitas Produksi Nasional Yang Memadai
  3. Tingkat Pendapatan Dan Pertumbuhan Ekonomi Yang Moderat
  4. Keadaan Ekonomi Yang Stabil
  5. Neraca Pembayaran Luar Negeri Yang Seimbang
  6. Distribusi Pendapatan Yang Merata
Tujuan Pembangunan Ekonomi Makro

  • Mengusahakan inflasi pada tingkat yang moderat
  • Mengusahakan tingkat kesempatan kerja yang tinggi (National Incomdan mengusahakan tingkat kapasitas produksi yang tinggi
  • Keadaan perekonomian yang stabil dengan pertumbuhan ekonomi yang moderat
  • neraca pembayaran luar negeri yang seimbang
  • Distribusi pendapatan(antara penduduk dan antara wilayah)yang relatif merata.

                                                    PENGERTIAN NI,GNP,GDP
  • NI (National Income) adalah keseluruhan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu yang dinyatakan dengan satuan uang
  • GNP (Gross National Product) atau PNB adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam periode tertentu yang diatur dalam satuan uang,dimana penghasilan barang dan jasa tersebut adalah penduduk /Warga negara didalam negeri ditambah penduduk/Warga negara tersebut diluar negeri
  • GDP (Gross Domestic Product) atau PDB dihitung dengan cara menjumlahkan semua dari hasil warga negara yang bersangkutan didalam negeri ditambah warga negara asing yang bekerja dinegara bersangkutan.


Metode Penghitungan Pendapatan Nasional
  • Metode Produksi (GDP)
Menjumlahkan nilai produksi yang dihasilkan oleh sektor-sektor produktif
Y=P.Q      P=harga dan Q=quantitas
Menjumlahkan nilai tambah (VA) dari masing-masing sektor produksi
Y=NTB =nilai tambah bruto
Contoh:
1.  sektor 1 harga Rp 100 produksi sebanyak 10,sektor 2 Rp.400 produksi 5,sektor 3 harga Rp.500 produksi 10,maka:
Y=(100*10) +(400*5) +(500*10)=
       Rp  1000 + Rp 2000 + Rp 5000 =Rp. 8.000
 2.  Sektor 1 NTB=Rp 2000,sektor 2 NTB=Rp 4000,sektor 3NTB=Rp5000,maka
Y=2000 + 4000 + 5000 = Rp. 11.000


Contoh menghitung NTB
Misalkan untuk menghitung produk padi:
harga padi/kg Rp.2.000.Dijadikan beras dijual senilai Rp.3.500.dibuat tepung beras dijual senilai Rp.6.000.Dijadikan kue dijual senilai Rp.9.000.Maka NTB masing-masing produk adalah:
Y=2000 + (3.500-2000) + (6000-3500) + (9000-6000) =
     2000 + 1500 + 2500 + 3000 = Rp.9000
Perhatikan nilai ini sama dengan nilai akhir dari produk padi/kg yaitu nilai kue cucur.

Metode Pengeluaran (GNP)
  • Menghitung nilai pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan semua pengeluaran para pelaku ekonomi yaitu: rumah tangga (C) ,swasta(I), pemerintah(G),dan luar negeri (X-M).Sehingga persamaan identitasnya adalah:
Y= GNP = C + I + G + (M-G)


Metode Pendapatan (NI)
  • Menjumlah semua pendapatan dari faktor-faktor produksi (TK,Modal,Tanah & skill),bila TK menghasilkan upah=W,Modal menghasilkan bunga=I, tanah menghasilkan sewa=r , dan skill menghasilkan profit=P ,maka NI =
         Y = Yw + Yi + Yr + Yp

Manfaat Penghitungan Pendapatan Nasional
  • mengetahui potensi sumberdaya(SDM & SDA) suatu negara
  • diketahui kemampuan/kekuatan ekonomi suatu negara
  • diketahui besarnya produktivitas masyarakat suatu negara
  • untuk acuan bagi perencanaan pembangunan nasional
  • dapat ditentukan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara
  • untuk mendapatkan pinjaman lunak dari lembaga pendanaan internasional
Menentukan Distribusi Pendapatan
  • untuk menentukan distribusi pendapatan antar penduduk biasanya digunakan indeks Gini(Ginicoeficient)atau sering disebut Gini Ratio= GR
  • untuk menentukan distribusi pendapatan antar wilayah biasanya digunakan indeks Williamson=WI


PENDAPATAN NASIONAL
Standar Kompetensi :
Memahami Produk Domestik Bruto (PDB), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pen
dapatan Nasional Bruto (PNB), Pendapatan Nasional (PN)

Kompetensi Dasar :
1. Menjelaskan konsep PDB, PDRB, PNB, PN
2. Menjelaskan manfaat perhitungan pendapatan nasional
3. Membandingkan PDB dan pendapatan perkapita Indonesia dengan negara lain

Indikator :
1. Mendeskripsikan konsep PDB, PNB, PNN, PI, Pendapatan Disposibel (disposible  income)
2. Menghitung Pendapatan Per Kapita
3. Mengidentifikasi manfaat perhitungan pendapatan nasional
4. Membedakan metode perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pendap
atan, produksi dan pengeluaran
5. Menghitung pendapatan nasional menggunakan pendekatan produksi, pendapatan
, dan pengeluaran
6. Membandingkan PDB dan pendapatan perkapita Indonesia dengan negara lain.

PENDAPATAN NASIONAL
PENGERTIAN
Pendapatan nasional adalah merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh  masyarakat dalam suatu negara selama satu tahun.

KONSEP PENDAPATAN NASIONAL
1. PDB/GDP (Produk Domestik Bruto/Gross Domestik Product)
Produk Domestik Bruto adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilka
n oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu Negara selama satu tahun.
Dalam perhitungannya, termasuk juga hasil produksi dan jasa yang dihasilkan ole
h perusahaan/orang asing yang beroperasi diwilayah yang bersangkutan
2. PNB/GNP (Produk Nasional Bruto/Gross Nasional Product)
PNB adalah seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu
Negara dalam periode tertentu, biasanya satu tahun, termasuk didalamnya barang
dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat Negara tersebut yang berada di luar negeri.
Rumus
GNP = GDP Produk netto terhadap luar negeri
3. NNP (Net National Product)
NNP adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam periode
tertentu, setelah dikurangi penyusutan (depresiasi) dan barang pengganti modal. NNP = GNP Penyusutan
NNP = GNP Penyusutan
4. NNI (Net National Income)
NNI adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat setelah dikur
angi pajak tidak langsung (indirect tax) 
Rumus :
NNI = NNP Pajak tidak langsung
5. PI (Personal Income)
PI adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat yang benar-benar sa
mpai ke tangan masyarakat setelah dikurangi oleh laba ditahan, iuran asuransi, i
uran jaminan social, pajak perseorangan dan ditambah dengan transfer payment.
Rumus :
PI = (NNI + transfer payment) (Laba ditahan + Iuran asuransi + Iuran jaminan soc
ial + Pajak perseorangan )
6. DI (Disposible Income)
DI adalah pendapatan yang diterima masyarakat yang sudah siap dibelanjakan oleh
penerimanya.
Rumus :
DI = PI Pajak langsung
PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL
·         Tujuan dan manfaat perhitungan pendapatan nasional
Tujuan mempelajari pendapatan nasional :
1. Untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu Negara
2. Untuk memperoleh taksiran yang akurat nilai barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat dalam satu tahun
3. Untuk membantu membuat rencana pelaksanaan program pembangunan yang
berjangka.
·         Manfaat mempelajari pendapatan nasional
1. Mengetahui tentang struktur perekonomian suatu Negara
2. Dapat membandingkan keadaan perekonomian dari waktu ke waktu antar daerah atau antar propinsi
3. Dapat membandingkan keadaan perekonomian antar Negara
4. Dapat membantu merumuskan kebijakan pemerintah.
·         Perhitungan Pendapatan Nasional
1. Metode Produksi
Pendapatan nasional merupakan penjumlahan dari seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sector ekonomi masyarakat dalam periode tertentu
Y = [(Q1 X P1) + (Q2 X P2) + (Qn X Pn) ]
b. Metode Pendapatan
Pendapatan nasional merupakan hasil penjumlahan dari seluruh penerimaan (rent, wage, interest, profit) yang diterima oleh pemilik factor produksi adalam suatu n
egara selama satu periode.
Y=r+w+i+p
c. Metode Pengeluaran
Pendapatan nasional merupakan penjumlahan dari seluruh pengeluaran yang dilakuka
n oleh seluruh rumah tangga ekonomi (RTK,RTP,RTG,RT Luar Negeri) dalam suatu Neg
ara selama satu tahun.
Y = C + I + G + (X M)
Pendapatan perkapita
Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu nega
ra. Pendapatan perkapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional sua
tu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan perkapita juga mere
fleksikan PDB per kapita. Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara; semakin besar pendapatan perkapitanya, semakin makmur negara tersebut.
Perbandingan per Kapita Indonesia dengan Negara lain
Pendapatan per kapita Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia T
enggara, ternyata masih termasuk rendah.

Hubungan Pendapatan Nasional, Penduduk dan Pendapatan Perkapita
Pendapatan nasional pada dasarnya merupakan kumpulan pendapatan masyarakat suatu
negara. Tinggi rendahnya pendapatan nasional akan mempengaruhi tinggi rendahnya
pendapatan per kapita negara yang bersangkutan. Akan tetapi, banyak sedikitnya
jumlah penduduk pun akan mempengaruhi jumlah pendapatan per kapita negara.

Standar Kompetensi : Memahami kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi
Kompetensi Dasar : - Mendeskripsikan perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi
makro
- Mendeskripsikan masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi
Indikator : -Mendeskripsikan pengertian Ekonomi Mikro dan Makro
- Mendeskripsikan perbedaan Ekonomi Mikro dan Makro
- Memberi contoh di masyarakat tentang ekonomi mikro (misal usaha industri kecil) dan ekonomi makro (misal inflasi, pendapatan nasional dll)
- Mengidentifikasi Masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi (kemiskinan,pemerataan pendapatan).
- Memecahkan Masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi 


 Sumber :  www.cribd.com/doc//38751614
                  


Rabu, 02 Maret 2011

TI 2C

Nama    : RAHMAN ELIESER BATUARA
Kelas    : 1EB 07
NPM    : 25210561




Internet adalah: suatu jaringan global yang terbentuk dari jaringan-jaringan lokal dan regional,mengmungkinkan komunikasi diantara komputer-komputer yang terhubung kejaringan tersebut.


Internet digunakan sebagai apa?
jawab : -sebagai sarana informasi-informasi teraktual,
            contohnya: berita-berita manca negara,berita olahraga,berita bencana alam,berita ekonomi,dll
            -sebagai sarana komunikasi
            contohnya: facebook, Yahoo messenger,Twitter,dll
            -sebagai sarana hiburan,bagi orang-orang yang pecinta game online
            - contohnya: Poin Blank.

Kamis, 17 Februari 2011

SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

                                                                                                         Nama  : RAHMAN ELIESER BATUARA
                                                                                                         Kls      : 1EB07
                                                                                                         NPM   : 25210561

                                     SEJARAH SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

Indonesia terletak di posisi geografis antara benua Asia dan Eropa serta samudra Pasifik dan Hindia, sebuah posisi yang strategis dalam jalur pelayaran niaga antar benua. Salah satu jalan sutra, yaitu jalur sutra laut, ialah dari Tiongkok dan Indonesia, melalui selat Malaka ke India. Dari sini ada yang ke teluk Persia, melalui Suriah ke laut Tengah, ada yang ke laut Merah melalui Mesir dan sampai juga ke laut Tengah (Van Leur). Perdagangan laut antara India, Tiongkok, dan Indonesia dimulai pada abad pertama sesudah masehi, demikian juga hubungan Indonesia dengan daerah-daerah di Barat (kekaisaran Romawi).
Perdagangan di masa kerajaan-kerajaan tradisional disebut oleh Van Leur mempunyai sifat kapitalisme politik, dimana pengaruh raja-raja dalam perdagangan itu sangat besar. Misalnya di masa Sriwijaya, saat perdagangan internasional dari Asia Timur ke Asia Barat dan Eropa, mencapai zaman keemasannya. Raja-raja dan para bangsawan mendapatkan kekayaannya dari berbagai upeti dan pajak. Tak ada proteksi terhadap jenis produk tertentu, karena mereka justru diuntungkan oleh banyaknya kapal yang “mampir”.






I.SEBELUM KEMERDEKAAN
Sebelum merdeka, Indonesia mengalami masa penjajahan yang terbagi dalam beberapa periode. Ada empat negara yang pernah menduduki Indonesia, yaitu Portugis, Belanda,Inggris, dan Jepang. Portugis tidak meninggalkan jejak yang mendalam di Indonesia karena keburu diusir oleh Belanda, tapi Belanda yang kemudian berkuasa selama sekitar 350 tahun, sudah menerapkan berbagai sistem yang masih tersisa hingga kini. Untuk menganalisa sejarah perekonomian Indonesia, rasanya perlu membagi masa pendudukan Belanda menjadi beberapa periode, berdasarkan perubahan-perubahan kebijakan yang mereka berlakukan di Hindia Belanda (sebutan untuk Indonesia saat itu). 


Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)
ÿ
Belanda yang saat itu menganut paham Merkantilis benar-benar menancapkan kukunya di Hindia Belanda. Belanda melimpahkan wewenang untuk mengatur Hindia Belanda kepada VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie), sebuah perusahaan yang didirikan dengan tujuan untuk menghindari persaingan antar sesama pedagang Belanda, sekaligus untuk menyaingi perusahaan imperialis lain seperti EIC (Inggris).
Untuk mempermudah aksinya di Hindia Belanda, VOC diberi hak Octrooi, yang antara lain meliputi :
a.Hak mencetak uang
b.Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai
c.Hak menyatakan perang dan damai
d.Hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri
e.Hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja
Hak-hak itu seakan melegalkan keberadaan VOC sebagai “penguasa” Hindia Belanda. Namun walau demikian, tidak berarti bahwa seluruh ekonomi Nusantara telah dikuasai VOC.
Kenyataannya, sejak tahun 1620, VOC hanya menguasai komoditi-komoditi ekspor sesuai permintaan pasar di Eropa, yaitu rempah-rempah.


II.ORDE LAMA

 Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)
ÿ
Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh :
Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.
Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negri RI.
Kas negara kosong.
Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain :
Ø Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946.
Ø Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.
 Konferensi
Ø Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.
 Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947
Ø
Ø Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948 >>mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.
 Kasimo Plan
Ø yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik (Mazhab Fisiokrat : sektor pertanian merupakan sumber kekayaan).








 Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.




Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi (Mazhab Sosialisme). Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain :
a)Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut :Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.
b)Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-baranga naik 400%.
c)Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.

 
III.ORDE BARU

Pada awal orde baru, stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pengendalian inflasi mutlak dibutuhkan, karena pada awal 1966 tingkat inflasi kurang lebih 650 % per tahun.
Setelah melihat pengalaman masa lalu, dimana dalam sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha nonpribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila. Ini merupakan praktek dari salahsatu teori Keynes tentang campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas. Jadi, dalam kondisi-kondisi dan masalah-masalah tertentu, pasar tidak dibiarkan menentukan sendiri. Misalnya dalam penentuan UMR dan perluasan kesempatan kerja. Ini adalah awal era Keynes di Indonesia. 

 
IV.ORDE REFORMASI

Pemerintahan presiden BJ.Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.
 Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri
ÿ
Masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain :
a)Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
b)Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.
Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.


 Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono
Kebijakan kontroversial pertama presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.
Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.



Sejarah Perkembangan Sistem Ekonomi Indonesia
·         1950-1959:sistem ekonomi liberal (masa demokrasi liberal)
·         1959-1966:Sistem Ekonomi Etatisme(masa demokrasi terpimpin)
·         1966-1998:sistem Ekonomi pancasila (Demokrasi Ekonomi)
·         1998-sekarang :sistem Ekonomi pancasila(demokrasi Ekonomi)yang dalam prakteknya cenderung liberal.

Sistem Perekonomian adalah cara suatu bangsa/negara untuk mengatur kehidupan ekonominya agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya.
Sistem Ekonomi Indonesia
Sistem demokrasi Ekonomi:sistem ekonomi yang berasal dari rakyat,oleh rakyat,dan untuk rakyat.
Landasan Ekonomi Indonesia
UUD 1945 hasil amandemen yang disahkanMPR pada 10-08-2002,yaitu: pasal 33 ayat 1,2,3,4.

Sistem Perekonomian Indonesia

Dalam perkembangan globalisasi seperti kita saksikan saat ini , tidak makin mudah menyajikan pemahaman tentang ada nya sistem perekonomian indonesia .
Sistem perekonomian indonesia bisa dikatakan tidak mengacu kepada dua kekuatan besar yang saling berlomba saat ini, yakni sistem ekonomi kapitalis yang berlandaskan liberalisme dan sistem ekonomi sosialis yang berlandaskan komunis.
Kedua sistem ekonomi tersebut bisa dikatakan tidak mewakili sistem hidup masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia merancang sendiri sistem perekonomiannya yang sesuai denga budaya bangsa Indonesia sendiri.
Di indonesia sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya.
Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut di pegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrim tersebut.
Selain faktor produksi, sistem ekonomi juga dapat dibedakan dari cara sistem tersebut mengatur produksi dan alokasi. Sebuah perekonomian terencana (planned economies) memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi hasil produksi. Sementara pada perekonomian pasar (market economic), pasar lah yang mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi barang dan jasa melalui penawaran dan permintaan.
Dalam perekonomian terencana , Ada dua bentuk utama perekonomian terencana, yaitu komunisme dan sosialisme. Sebagai wujud pemikiran Karl Marx, komunisme adalah sistem yang mengharuskan pemerintah memiliki dan menggunakan seluruh faktor produksi. Namun, lanjutnya, kepemilikan pemerintah atas faktor-faktor produksi tersebut hanyalah sementara; Ketika perekonomian masyarakat dianggap telah matang, pemerintah harus memberikan hak atas faktor-faktor produksi itu kepada para buruh. Uni Soviet dan banyak negara Eropa Timur lainnya menggunakan sistem ekonomi ini hingga akhir abad ke-20. Namun saat ini, hanya Kuba, Korea Utara, Vietnam, dan RRC yang menggunakan sistem ini. Negara-negara itu pun tidak sepenuhnya mengatur faktor produksi. China, misalnya, mulai melonggarkan peraturan dan memperbolehkan perusahaan swasta mengontrol faktor produksinya sendiri.
Di dalam Perekonomian pasar bergantung pada kapitalisme dan liberalisme untuk menciptakan sebuah lingkungan di mana produsen dan konsumen bebas menjual dan membeli barang yang mereka inginkan (dalam batas-batas tertentu). Sebagai akibatnya, barang yang diproduksi dan harga yang berlaku ditentukan oleh mekanisme penawaran-permintaan.
Sedangkan dalam Perekonomian pasar campuran atau mixed market economies adalah gabungan antara sistem perekonomian pasar dan terencana. Menurut Griffin, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang benar-benar melaksanakan perekonomian pasar atau pun terencana, bahkan negara seperti Amerika Serikat. Meskipun dikenal sangat bebas, pemerintah Amerika Serikat tetap mengeluarkan beberapa peraturan yang membatasi kegiatan ekonomi. Misalnya larangan untuk menjual barang-barang tertentu untuk anak di bawah umur, pengontrolan iklan (advertising), dan lain-lain.
Begitu pula dengan negara-negara perekonomian terencana. Saat ini, banyak negara-negara Blok Timur yang telah melakukan privatisasi-pengubahan status perusahaaan pemerintah menjadi perusahaan swasta.
Selain itu, dalam menjalankan roda perekonomian, Indonesia harus berlaku adil dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, segala bentuk penindasan atas dasar kegiatan ekonomi tidak dibenarkan.
Kegiatan perekonomian yang dijalankan juga semata-mata untuk membentuk persatuan bangsa yang semakin kuat. Kegiatan perekonomian yang merusak persatuan bangsa justru sangat dihindari dan sama sekali tidak bermanfaat dalam jangka panjang.
Segala bentuk perselisihan dalam kegiatan ekonomi juga hendaknya diselesaikan dengan cara musyawarah dan dengan cara-cara yang bijaksana. Pada akhirnya, tujuan akhir yang ingin dicapai adalah membentuk keadilan sosial tanpa memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin.
Dalam UUD 1945 pasal 33, dijelaskan panduan dalam menjalankan roda perekonomian Indonesia. Pada pasal 1, dijelaskan perkonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas dasar kekeluargaan.
Jadi , Perekonomian yang ada di dunia ini , di organisasikan secara berbeda-beda . di Indonesia bentuk organisasi perekonomian sangat di pengaruhi oleh nilai-nilai kebudayaan , pandangan politik , dan ideologi ekonomi dari masyarakat tersebut .

Macam-Macam Sistem Ekinomi
1.Sistem Ekonomi Tradisional
Sistem ekonomi yang masih terikat dengan adat istadat kebiasaan dan nilai budaya setempat.
Ciri-Ciri
·         Alat produksi sederhana
·         Jumlah barang/jasa rendah
·         Produktivitas rendah
·         Masih barter
·         Kegiatan ekonomi umumnya dibidang pertanian
·         Masyarakat sulit menerima perubahan

2.Sistem Ekonomi Kapitalis
Sistem ekonomi yang memberi kebebasan kepada masyarakat untuk memilih dan melakukan usaha sesuai keinginan dan keahliannya.
Ciri-Ciri
·         Hak milik perorangan diakui
·         Individu bebas melakukan kegiatan ekomomi
·         Jenis,jumlah,dan harga barang ditentukan kekuetan pasar
·         Adanya persaingan bebas
·         Kegiatan ekonomi(produksi,distribusi,dan konsumsi) diserahkan kepada swasta.
Misalnya Amerika Serikat dan Eropa

3.Sistem Ekonomi Sosialis (ETATISME)
Sistem Ekonomi yang seluruh kegiatan Ekonominya direncanakan,dilaksanakan,dan diawasi  oleh pemerintah secara terpusat.
Ciri-Ciri
·         Alat-alat dan faktor produksi dikuasain negara
·         Kegiatan Ekonomi sepenuhnya diatur negara
·         Harra barang/jasa ditentukan pemerintah
·         Hak milik perorangan tidak diakui
Misalnya: Kuba,Korea,Eropa Timur,dan RRC.

4.Sistem Ekonomi Campuran
Gabungan dari sistem perekonomian Liberal dan sosialis.
Ciri-Ciri
·         Pemerinta dan swasta bersama dalam  melakukan  kegiatan ekonomi
·         Negara menguasahi sektor usaha vital dan mengendalikan perekonomian
·         Wastw/perorangan diberi kebebasan untuk berusaha diluar sektor vital
·         Pemerinta berperan membina dan mengawasi swasta
·         Hak milik perorangan diakuidan penggunaannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum
Misalnya:Afrika,Amerika Latin,dan Asia.

Sumber: www.wartawarga.gunadarma.ac.id
               www.scribd.com

DAFTAR PUSTAKA
Buku modul mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi
Creutzberg, Pieter, dan JTM Van Laanen. 1987. Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia. Yayasan Obor Indonesia:Jakarta.
Leirissa, RZ, GA Ohorella, dan Yuda B. Tangkilisan.1996. Sejarah Perekonomian Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI:Jakarta.
Mustopo, M.Habib, dkk. 2005. Sejarah 3. Yudhistira:Jakarta
Diposkan oleh Lady of Apple Tree di 23.15 http://img2.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif
Label: Sejarah



Senin, 20 Desember 2010

LEMAHNYA HUKUM INDONESIA

Salah satu contoh kasus Gayus Tambunan yang saat ini tidak jelas,
 Keluarnya Gayus Tambunan dari tahanan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok pada beberapa waktu lalu akibat lemahnya pengawasan di internal Polri.
“Masalah Gayus ini bukan persoalan kecil lagi, sehingga penanganannya harus dilakukan secara ekstra ketat,
Sebenarnya aparat penegak hukum di Indonesia harus lebih ketat, apalagi mereka dipercaya untuk mengawal seseorang yang sudah dinyatakan tersangka dan ditahan di kepolisian atau kejaksaan. “Bagaimana seorang Gayus bisa keluar dari tahanan dan pergi ke Bali, hanya untuk menonton pertandingan tenis, ini akibat pengawasan yang lemah, sementara Gayus sendiri tidak punya keterkaitan dengan pertandingan itu,
Informasi yang didengar, keluarnya Gayus dari tahanan Kelapa dua itu juga menghabiskan dana mencapai Rp300 juta, sehingga hal itu menandakan ada jaringan yang kuat supaya tersangka bisa bebas berkeliaran di luar ruang tahanan.

Saya berharap kasua Gayus Tambunan di selesaikan secara cepat,jika tidak,saya yakin akan ada Gayus-Gayus  baru.

Sumber:  www.indonesiaheadlines.com

PERKEMBANGAN PENDUDUK

JUMLAH penduduk DKI Jakarta terus bertambah sepanjang tahun 1961-2000. Pada tahun 1961, jumlah penduduk DKI Jakarta baru mencapai 2,91 juta jiwa. Kemudian pada tahun 1971 menjadi 4,55 juta jiwa, tahun 1980 menjadi 6,48 juta jiwa, tahun 1990 bertambah lagi menjadi 8,23 juta jiwa dan akhir tahun 2000 diperkirakan mencapai 9,72 juta jiwa. Diharapkan melalui Sensus Penduduk tahun 2000 ini jumlah penduduk hasil proyeksi dapat dikoreksi secara lebih akurat.

KOTAMADYASP 1961SP 1971SP 1980SP 1990SP 2000
Jakarta Pusat1,002.101,260.301,236.901,074.80948.20
Jakarta Utara469.80612.40976.401,362.901,697.00
Jakarta Barat469.50820.801,231.201,815.302,389.90
Jakarta Selatan466.401,050.901,579.801,905.002,090.30
Jakarta Timur498.70802.101,456.702,064.502,595.00
DKI Jakarta2,906.504,546.506,481.008,222.509,720.40
KAB+KODYA




Bogor1,257.801,597.202,493.903,736.205,423.30
Tangerang817.201,025.701,529.102,765.004,594.20
Bekasi669.70803.001,143.602,104.403,570.60
BOTABEK2,744.703,425.905,166.608,605.6013,588.10
JABOTABEK5,651.207,972.4011,647.6016,828.1023,308.50

      Tingginya pergerakan penduduk dari DKI Jakarta ke wilayah Bogor, Tangerang dan Bekasi (BOTABEK) telah membawa konsekuensi tersendiri terhadap laju pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut. Jika pada tahun 1961 jumlah penduduknya hanya mencapai 2,74 juta jiwa, maka pada tahun 2000 diperkirakan mencapai 13,59 juta jiwa. Pada tahun 1961 hingga 1971, jumlah penduduk Jakarta Pusat merupakan yang tertinggi dibandingkan kotamadya lainnya. Namun setelah tahun 1980 berangsur-angsur penduduk Jakarta Pusat mengalami penurunan, bahkan pada tahun 1990 hingga tahun 2000 penduduk di wilayah ini merupakan yang terkecil dibandingkan wilayah lainnya. Walaupun penduduk DKI Jakarta terus mengalami peningkatan, namun demikian laju pertumbuhan penduduk sepanjang kurun waktu 1961-2000 terus mengalami penurunan.
 
Sumber:www.jakarta.go.id